Patar Jup Jun
MOROWALI, Sulawesi Tengah - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Morowali bersama PWI Sulteng dan rombongan, pasca melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan komentari soal isu mangkrak dampak efesien anggaran tahun 2025, mendapatkan tanggapan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Melalui sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, M. Z. Fatah, memberikan penjelasan terkait pernyataan di publik adanya isu tersebar soal pemblokiran anggaran IKN yang bakal berdampak mangkrak kelanjutan pembangunannya di Kalimantan Timur.
Diterangkan Fatah, bahwa yang dimaksud dengan pemblokiran anggaran adalah pembatasan penggunaan dana untuk operasional tertentu, dan bukan pemblokiran total anggaran untuk pembangunan IKN tetapi ada pos-pos tertentu yang dibatasi anggarannya bahkan di hilangkan.
"Jadi, bukan semua anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN di blokir yang merupakan dampak dari efesiensi anggaran. Beda itu, yang diblokir hanya operasional yang belum terlalu penting amat itu yang diblok dulu demi untuk efesiensi anggaran, " terang Fatah di Jakarta ke sejumlah awak media, Rabu (12/02/2025).
Disampaikannya, bahwa pembatasan anggaran tersebut adalah hal yang umum terjadi, terutama pada awal tahun anggaran, dan tidak akan berdampak apalagi sampai menghentikan pembangunan proyek IKN secara keseluruhan.
Fatah menjelaskan meskipun IKN adalah proyek besar, yang menjadi tanggung jawab utama adalah Otorita IKN, sementara Kementerian Pekerjaan Umum hanya melanjutkan tugas yang telah ada dan mengawal proses pembangunannya hingga tuntas nanti.
"Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa meredakan kekhawatiran masyarakat Kalimantan Timur dan seluruh rakyat Indonesia. Dan kita (Kemenpu) sebenarnya kan membangun yang baru bukan di kita tapi di Otorita, kita hanya melanjutkan namun bareng-bareng kerjainnya, " tandasnya.
(PATAR JS)
Updates. 
Suhendi 
Syafruddin Adi 
